Dapur Mbg desa cigondang diduga tidak membuka peluang buat UMKM Lokal
Kresna
Pandeglang bppkbnewsbanten -:Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar tidak hanya sebagai inisiatif pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan pelestari kearifan lokal. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa implementasi program ini belum sepenuhnya melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta kurang mengedepankan kearifan lokal dalam penyediaan makanannya.
Endang golok selaku warga desa cigondang menyampaikan terhadap media ,Keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok dapur MBG adalah krusial. Dengan memanfaatkan produk dari petani, peternak, dan nelayan setempat, program ini dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Beberapa pihak telah menyoroti pentingnya dapur MBG untuk memprioritaskan produk dalam negeri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan MBG wajib melibatkan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan, serta BUMDesa. Bahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak pasokan bahan pangan dari UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal. Sanksi tegas akan diberikan jika ada SPPG yang mengabaikan arahan ini dan lebih mengutamakan pemasok besar.
Fermana selaku warga Karangsari desa cigondang menambahkan , Di sisi lain, pentingnya kearifan lokal dalam penyusunan menu MBG juga tidak dapat diabaikan. Meskipun menu yang disajikan berbeda-beda sesuai kearifan lokal dan ketersediaan bahan pangan, tujuan utama program ini tetap sama, yaitu membentuk generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Dengan mengadaptasi menu sesuai dengan bahan pangan dan tradisi kuliner setempat, program MBG dapat lebih mudah diterima dan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi masyarakat. Pemanfaatan sistem pangan lokal juga memperkuat ketahanan program, mengurangi risiko logistik, menstabilkan harga, serta meningkatkan kesegaran dan keamanan pangan.
Namun, tantangan dalam mengintegrasikan sistem pangan lokal ke dalam MBG tetap ada, seperti variasi kapasitas produksi, standar kualitas, dan praktik keamanan pangan di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik dan panduan yang jelas untuk memastikan kualitas dan konsistensi makanan.
Maka dari itu, untuk memastikan program MBG mencapai potensi maksimalnya, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak terkait untuk secara aktif melibatkan UMKM lokal dan mengedepankan kearifan lokal dalam setiap aspek pelaksanaannya. Hal ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi rakyat, tetapi juga melestarikan kekayaan budaya kuliner Indonesia.@red
